Beranda / Politik / BKPSDM Sukabumi Perkuat Kompetensi ASN Lewat PKP, Dorong Lahirnya Inovasi Pelayanan Publik

BKPSDM Sukabumi Perkuat Kompetensi ASN Lewat PKP, Dorong Lahirnya Inovasi Pelayanan Publik

WhatsApp Image 2026 05 19 at 10.08.11 AM

SUKABUMI — Prabha News. Upaya memperkuat kualitas aparatur sipil negara (ASN) terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Sukabumi melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Salah satunya lewat penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) bagi pejabat pengawas eselon IV, yang diarahkan untuk membentuk kepemimpinan adaptif, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Program yang sebelumnya dikenal sebagai Diklat Pim IV tersebut kini tidak hanya berfokus pada aspek administratif birokrasi, tetapi juga menitikberatkan pada kemampuan manajerial, penguatan karakter kepemimpinan, hingga penciptaan aksi perubahan nyata di lingkungan kerja masing-masing peserta.

Kepala BKPSDM Kabupaten Sukabumi, Ganjar Anugrah, S.IP., M.Si., mengatakan pelatihan tahun 2026 diikuti oleh 40 peserta dari 37 perangkat daerah di lingkungan Pemkab Sukabumi. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi bagian strategis dalam mendukung visi pembangunan sumber daya manusia yang dicanangkan pemerintah daerah.

“Pelatihan ini merupakan bagian dari upaya mendukung misi ketiga Bupati Sukabumi, yaitu membangun SDM unggul yang berbudaya berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan keimanan,” ujar Ganjar, Senin (18/5/2026).

Ia menjelaskan, tantangan birokrasi saat ini menuntut ASN tidak sekadar menjalankan fungsi administratif, tetapi juga mampu menjadi pemimpin yang responsif terhadap perubahan sosial, perkembangan teknologi, dan kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis.

Karena itu, kata dia, peserta PKP dibekali kemampuan mengelola organisasi, membangun komunikasi lintas sektor, mengoordinasikan tim kerja, hingga memahami kultur birokrasi yang efektif dan humanis.

“Upaya kami dari BKPSDM adalah meningkatkan kapasitas manajerial ASN agar mampu menghadirkan tata kelola pemerintahan yang lebih profesional dan berdampak langsung kepada masyarakat,” katanya.

Pelaksanaan PKP dilakukan selama dua hingga tiga bulan menggunakan metode blended learning. Skema pembelajaran tersebut memadukan sistem pembelajaran daring melalui Massive Open Online Course (MOOC), e-learning BKPSDM, dan pembelajaran klasikal tatap muka selama 14 hari di Aula BKPSDM Kabupaten Sukabumi.

Model pembelajaran itu dinilai menjadi bagian dari transformasi pengembangan kompetensi ASN yang lebih fleksibel sekaligus adaptif terhadap era digitalisasi birokrasi.

Tidak hanya itu, peserta juga didorong membangun mentalitas kepemimpinan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan semangat bela negara. Pendekatan tersebut dipandang penting untuk menjaga integritas ASN di tengah tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks.

Dalam pelaksanaannya, PKP juga mewajibkan peserta menyusun aksi perubahan di unit kerja masing-masing. Aksi tersebut menjadi indikator sejauh mana hasil pelatihan dapat diterapkan secara konkret dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Pengamat birokrasi menilai pola pelatihan semacam ini penting agar reformasi birokrasi tidak berhenti pada aspek seremonial, melainkan mampu menghasilkan inovasi pelayanan yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Di akhir kegiatan, Ganjar menegaskan bahwa investasi terbesar pemerintah daerah bukan hanya pembangunan fisik, tetapi juga pembangunan kualitas sumber daya manusia aparatur.

“Diklat ini sangat penting, bukan hanya untuk pengembangan personal peserta, tetapi juga bagi organisasi perangkat daerah dan pemerintah daerah. Output utamanya adalah peningkatan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Sukabumi,” pungkasnya.

Sukma

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *